Kholifatunnisa Assholihah
Problematika Standar Pernilaian dalam Kurikulum Indonesia
Sekolah | 2025-05-25 17:59:25
Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas manusia yang dimiliki suatu bangsa. Salah satu cara menilai pendidikan adalah dengan melihat sistem pendidikan yang diterapkan. Sistem pendidikan adalah komponen pendidikan yang dianggap mampu menentukan kualitas manusia kedepannya. Sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah berfakus pada pendidikan karakter dengan dilakukannya penilaian dalam semua bidang mata pelajaran yang diampu siswa.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Standar penilaian pendidikan yang terimplementasi dalam kurikulum merdeka oleh satuan pendidikan dilakukan secara bertahap. Adanya perubahan pada kurikulum berdampak pula dalam sistem penilaian. Riadi (2017) menuliskan dalam jurnalnya, bahwa tantangan yang dihadapi guru menjadi lebih berat dalam meningkatkan kemampuan siswa sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. Sehingga, perlunya peningkatan kualitas dengan memperkuat kompetensi profesi keguruan. Kurangnya kompetensi yang dimiliki guru menimbulkan permasalah dalam dunia pendidikan terlebih dalam ketidakberhasilan guru melakukan evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar (Akhmad, 2023).
Banyak guru masih kesulitan dalam melakukan penilaian, karena ketidaksiapan guru menyusun instrumen penilaian yang digunakan, mengobservasi perkembangan siswa sesuai dengan bakat dan minat mereka serta ketidakpahaman guru dalam memahami komponen- komponen yang harus dinilai dan cara menilai hingga muncul nilai di rapor (Eka, 2023). Selain itu, problematika guru dalam merencanakan Kurikulum Merdeka Belajar pada, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran adalah kesulitan menganalis CP, merumuskan TP dan menyusun ATP dan Modul Ajar, menentukan metode dan strategi pembelajaran, minimnya kemampuan menggunakan teknologi, membatasinya buku siswa, kekurangan kemampuan menggunakan metode dan media pembelajaran, materi pelajaran terlalu luas, menentukan proyek kelas, kurangnya alokasi waktu pembelajaran berbasis proyek, menentukan bentuk asesmen dan bentuk asesmen pada pembelajaran berbasis proyek, hal diungkap oleh Siti Zulaiha,dkk (2022) dalam penelitiannya di SDN Rejang Lebong.
Problematika lainnya yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran Kurikulum, meliputi waktu yang tidak cukup dalam membuat instrument penilaian yang dianggap cukup kompleks bagi guru, pemahaman guru yang masih kurang pada teknis penilaian otentik, kurangnya produktivitas guru, kurangnya kepedulian guru danmindset guru yang belum berubah. Siasat guru dalam mengatasi problematika yakni siasat kolektif dan individual.
Dalam menghadapi problematika standar penilaian dalam konteks kurikulum Indonesia, penting untuk menyadari bahwa penilaian yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman guru dan inkonsistensi dalam penerapan standar, upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan guru dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan memberikan pelatihan yang memadai dan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita dapat memastikan bahwa penilaian tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perkembangan kompetensi siswa secara holistik. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem penilaian harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
