KI DKI Jakarta Gandeng Universitas Budi Luhur Ajak Mahasiswa Awasi Keterbukaan Informasi
Komisi Informasi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Budi Luhur menggelar seminar di Ruang Theater Universitas Budi Luhur, Jakarta Barat, Kamis (25/9/2025). Foto : dok
Kampus—Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) berperan penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Pramono melalui video tayangan pada giat Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Budi di Ruang Theater Universitas Budi Luhur, Jakarta Barat, Kamis (25/9/2025).
“KIP adalah pondasi agar Jakarta mampu bersaing di kancah internasional. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Provinsi bersama KI DKI Jakarta berkomitmen memperkuat sistem keterbukaan informasi publik demi kemajuan kota,” kata Pramono dalam seminar bertema “Peran Akademisi dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta” itu.
Seminar ini bertujuan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami peran penting keterbukaan informasi publik (KIP) dalam mewujudkan Jakarta yang demokratis.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin , menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat konstitusi dan salah satu tujuan bernegara.
“KIP adalah visi bernegara dalam UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Informasi adalah mata uang demokrasi. Jika akses informasi ditutup, masyarakat akan sulit maju dan demokrasi kehilangan daya kontrolnya,” ujarnya.
Luqman menjelaskan, hadirnya Undang-Undang KIP Tahun 2008 menjadi instrumen penting agar masyarakat dapat mengakses informasi. KI DKI pun berperan menyelesaikan sengketa informasi ketika ada permohonan informasi yang tidak diberikan oleh badan publik.
Lebih jauh, Luqman mengajak civitas akademika Universitas Budi Luhur untuk terlibat aktif dalam pengawalan KIP. “Mahasiswa bisa menguji keterbukaan badan publik, melakukan riset, hingga meneliti peran instansi di Jakarta. Kami senang mendapat tambahan amunisi tenaga muda untuk mengawal keterbukaan informasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ferid Nugroho, Komisioner KI DKI bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA), menjelaskan pentingnya membedakan antara informasi umum dan informasi publik.
“Siapapun bisa memberi informasi, tetapi informasi publik adalah informasi yang dikelola, didokumentasikan, dan disimpan oleh badan publik. Tahun ini, KI DKI juga mulai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan filantropi non-pemerintah yang menggunakan dana masyarakat,” jelas Ferid.
Menurutnya, KI DKI sedang melakukan monev terhadap 777 badan publik dan hasil dari pengisian E-Monev dan persentasi, akan diumumkan dalam penganugerahan.
Deputi Rektor Bidang Akademik Universitas Budi Luhur Deni Mahdiana menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun.
“Universitas Budi Luhur selalu menanamkan filosofi cerdas dan berbudi luhur, yakni kreatif, inovatif, serta tetap sopan tanpa menyakiti orang lain. Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat bagi mahasiswa untuk berperan aktif mengawal keterbukaan informasi di Jakarta,” ujarnya.
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Budi Luhur, Rocky Prasetyo Jati, menegaskan bahwa seminar ini bukan sekadar agenda akademik, melainkan warisan intelektual bagi mahasiswa baru. “Bagi kami, ini adalah legacy untuk mahasiswa. Tidak hanya mengkritisi, tapi juga menghadirkan solusi demi kemajuan Jakarta,” tutupnya.(*)
